Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, masih dijumpai keterbatasan kapasitas aparatur dalam menyusun policy paper dan policy brief yang sesuai dengan kaidah analisis kebijakan dan kebutuhan pengambil keputusan.
Permasalahan yang sering muncul antara lain kurang tajamnya perumusan masalah kebijakan, lemahnya argumentasi dan analisis, serta belum optimalnya perumusan rekomendasi kebijakan yang operasional dan dapat diimplementasikan.
Bimbingan Teknis Penyusunan Policy Brief dan Policy Paper dirancang secara komprehensif dan terstruktur untuk meningkatkan kapasitas pejabat eselon II dalam analisis dan penulisan kebijakan.